image

Bapperida Kota Jambi Perkuat Sinergi Lintas Perangkat Daerah untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

JAMBI (23/10/26) – Pemerintah Kota Jambi melalui sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) melaksanakan Rapat Koordinasi pada hari selasa (20/10/2026), bertempat di Aula Bapperida Kota Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan. 

Rapat koordinasi tersebut membahas evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Kota Jambi s.d Triwulan III Tahun 2026, serta pembaruan verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain itu kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan, data, dan intervensi program agar lebih tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Dalam pembahasan rapat, penguatan basis data Perlindungan sosial (Perlinsos) menjadi salah satu perhatian utama untuk persiapan pelaksanaan program tahun 2027. Kecamatan diharapkan berperan aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendataan, pendaftaran, serta pemutakhiran data calon penerima bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Validitas data menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan sosial dan program pemberdayaan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu, Dinas Sosial diminta terus melakukan pemutakhiran DTSEN, termasuk terhadap data masyarakat yang tidak berdomisili sesuai administrasi kependudukan serta kelompok khusus, dengan melanjutkan proses verifikasi dan koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain itu, sinkronisasi data administrasi kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, dan BPS juga menjadi perhatian. Kecamatan diharapkan memastikan tertib administrasi kependudukan serta mencegah penggunaan dokumen kependudukan yang tidak sah. Proses penerbitan KTP harus mengikuti prosedur yang berlaku, dan setiap dugaan pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Berdasarkan materi evaluasi yang disampaikan, persentase penduduk miskin Kota Jambi pada tahun 2025 tercatat sebesar 7,69 persen, menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 7,73 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,36 persen, turun dari 1,10 persen pada tahun 2024. Capaian tersebut menunjukkan perkembangan positif, tetapi tetap membutuhkan upaya berkelanjutan dan intervensi yang terarah untuk memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rapat juga membahas pentingnya memperhatikan perkembangan jumlah penduduk yang berpotensi meningkatkan kebutuhan pelayanan dasar, sekaligus menjadi tantangan dalam pengendalian kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Oleh karena itu, program penanggulangan kemiskinan perlu didukung oleh data yang akurat dan perencanaan yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

Dalam pembahasan kewilayahan, perhatian khusus diberikan terhadap tingginya jumlah masyarakat pada kelompok desil 1 di Kecamatan Jambi Timur. Identifikasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan ketepatan data, terutama bagi keluarga buruh lepas yang memiliki tanggungan keluarga besar dan tinggal di hunian yang belum layak. Kecamatan Jelutung juga menjadi perhatian karena termasuk dalam lima wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi pada kelompok desil 1–4. 

Bapperida Kota Jambi menegaskan pentingnya intervensi penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah dengan mempertimbangkan data dan kebutuhan riil masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program, memperkuat keterpaduan antarperangkat daerah, serta mengurangi kesenjangan pelayanan dan kesejahteraan antarkawasan.

Perangkat daerah terkait juga didorong untuk memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM diharapkan menyusun program pelatihan keterampilan, pemberdayaan, dan peningkatan kesempatan kerja berdasarkan data desil agar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan memperoleh prioritas. Program Kampung Bahagia juga diharapkan mengakomodasi dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk melalui alokasi bantuan yang mendukung pengembangan usaha masyarakat pada kelompok desil 1.

Pada sektor pelayanan dasar, Dinas Kesehatan diminta memutakhirkan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional untuk memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria memperoleh perlindungan kesehatan serta mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 100 persen. Sementara itu, Dinas Pendidikan perlu melakukan pendataan anak putus sekolah, mengidentifikasi faktor penyebabnya, serta memastikan bantuan pendidikan dan beasiswa tersalurkan secara tepat sasaran.

Dalam sesi diskusi, perangkat daerah turut membahas penguatan intervensi bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak yang menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan. Koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mendukung validitas data kependudukan, memperluas akses pendidikan, serta mengoptimalkan dukungan melalui program pemerintah dan lembaga terkait. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi juga menyampaikan dukungan melalui program bantuan pendidikan Jambi Kota Cerdas (JKC) dan pemberdayaan ekonomi, salah satunya melalui Rumah Jahit BAZNAS yang melibatkan penjahit untuk memproduksi seragam bantuan pendidikan.

Rapat koordinasi menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Setiap perangkat daerah diminta melaporkan penerima manfaat program dan kegiatan kepada Ketua TKPK melalui Sekretariat TKPK di Bapperida. Perangkat daerah terkait juga diminta mempersiapkan satu data kemiskinan Kota Jambi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang terintegrasi.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Jambi mendorong penguatan kolaborasi antarperangkat daerah, BPS, BAZNAS, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diharapkan mampu mewujudkan penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah, berbasis data, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.